Viral Dukungan Paslon Pilkada Tulungagung 2024, Sejumlah Perangkat Desa Dilaporkan ke Bawaslu

0
pilkada

LMP Tulungagung saat Melaporkan Tindakan Tidak Netral Para Perangkat Desa di Pilkada Tulungagung 2024

TULUNGAGUNG (OPTIMIS) – Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Tulungagung melaporkan sejumlah perangkat Desa ke Bawaslu terkait Pilkada Tulungagung 2024 pada, Rabu (2/10/2024).

Laporan itu sebagai tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat kepada LMP Tulungagung terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas dari oknum perangkat desa yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi.

Video deklarasi dukungan dari sejumlah perangkat desa untuk memenangkan salah satu Paslon di Pilkada Tulungagung 2024 telah viral di medsos hingga menjadi perbincangan masyarakat.

“Kedatangan kami di Bawaslu karena adanya pengaduan dari masyarakat terkait lembaga PPDI yang mengarah kepada ajakan kampanye atau memberikan perintah langsung untuk menenangkan salah satu Paslon di Pilkada Tulungagung 2024,” kata Ketua LMP Tulungagung, Hendri Dwiyanto di Kantor Bawaslu.

Dalam laporannya itu, LMP Tulungagung juga melampirkan bukti audio visual berupa video amatir deklarasi dukungan PPDI untuk memenangkan salah satu Paslon tertentu di Pilkada Tulungagung 2024.

Menurut Hendri, netralitas di Pilkada Tulungagung 2024 jangan hanya menjadi slogan saja. Artinya, netralitas harus dijalan oleh semua pihak dan semua stakeholder baik TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, perangkat desa, atau lembaga pemerintah lain.

Sehingga, jika terdapat dugaan pelanggaran netralitas di Pilkada Tulungagung harus segera ditindak dan tidak boleh tebang pilih.

“Dalam hal pelanggaran netralitas, kami tidak tebang pilih. Jika ada Paslon lain yang melanggar juga, tolong adukan kepada LMP Tulungagung,” ucap Hendri.

Sebagai sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan, LMP Tulungagung mempunyai kewajiban menjalankan fungsi kontrol dan AD/ART, maka setiap aduan masyarakat bisa dipastikan akan ditindaklanjuti sesuai tupoksi.

Hendri mengungkapkan, pada Pemilu 2024 kemarin pihaknya juga pernah mengadukan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum pendamping PKH.

Hasilnya, oknum pendamping PKH yang dimaksud mendapat sanksi dari Dinas Sosial Tulungagung sebagai lembaga yang menaunginya.

“Alhamdulillah, laporan dari LMP Tulungagung selama ini berhasil hingga pendamping PKH yang tidak netral di Pemilu 2024 mendapat sanksi mutasi,” ungkapnya.

Hendri menambahkan, jika laporan pengaduannya terkait netralitas oknum perangkat desa di Pilkada Tulungagung 2024 tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan menempuh upaya hukum diatasnya dan jika diperlukan akan menggelar aksi turun jalan.

Sebab, netralitas adalah hal yang penting untuk mewujudkan Pilkada Tulungagung 2024 yang berkualitas, dan netralitas tidak boleh hanya dijadikan simbolis atau slogan belaka.

“Kita lihat saja nanti, jika hasilnya sesuai harapan masyarakat kita tidak berlanjut, namun jika tidak sesuai harapan masyarakat kita akan bergandengan tangan dan menggelar aksi solidaritas bersama untuk menegakkan aturan menuju Tulungagung yang bermartabat,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu staff Bawaslu Kabupaten Tulungagung enggan memberikan komentar, karena seluruh komisioner sedang menjalankan tugas di luar kota.

Secara prinsip, pihaknya hanya menerima pengaduan dari LMP Tulungagung untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisioner untuk dilakukan pembahasan.

Reporter : Budi Santoso

 

 

 

 

 

LMP Laporkan Sejumlah Perangkat Desar Terkait Pelanggaran Netralitas Pada Gelaran Pilkada Tulungagung Tahun 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *