Bapenda Kabupaten Mojokerto Berikan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2023

MOJOKERTO, Skmoptimis.com –Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Daerah ( Bapenda ) dalam rangka memperingati Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke 730 tahun 2023, pada bulan Mei – sampai 30 Juni tahun 2023 ini melakukan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak. Tanggungan denda yang akan dihilangkan merupakan beban bunga yang ngendon selama kurun sepuluh tahun terakhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Mardiasih mengatakan, penghapusan sanksi administrasi atau denda bakal diterapkan bagi semua jenis pajak daerah. Terkait realisasinya, saat ini masih tengah dikoordinasikan dengan lintas OPD di lingkungan Pemkab Mojokerto. ”Karena secara aturan membolehkan, maka kita rapatkan bersama inspektorat, bagian hukum, dan BPKA,” ungkapnya.

Terkait peniadaan beban denda ini pun mendapat persetujuan dari ke Bupati Ikfina Fahmawati. Sebab, mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto 71/2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, penghapusan bisa direalisasikan setelah mendapat restu bupati sebagai dasar penerbitan surat keputusan (SK) kepala Bapenda.

Mardiasih menyebut, penghapusan hanya menyasar wajib pajak yang menunggak selama satu dekade terakhir. ”Penghapusan sanksi administrasi ini bagi WP (wajib pajak) sejak 2013 yang sudah dibayar pokoknya, tapi dendanya belum terbayar,” lanjutnya.

Selama ini, kata Mardiasih, para penunggak pajak diberi keringanan untuk bisa memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan melunasi piutang pokok pajak. Sehingga, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen dari nilai pajak masih tetap menjadi beban hingga maksimal 24 bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.

Di sisi lain, penghapusan denda juga bertujuan untuk meningkatkan pembayaran wajib pajak yang masih memiliki tunggakan wajib. ”Denda juga bukan masuk di rekening pajak, tapi aset lain-lain. Sehingga, dengan menghapus ini tidak ada yang dirugikan,” tandas dia.

Sementara ini, Bapenda Kabupaten Mojokerto belum bisa merinci total denda yang belum terbayar selama periode 2013-2023. Masing-masing berasal dari PBB-P2, pajak minerba, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, BPHTB, dan jenis pajak darah lainnya. ”Kebijakan ini juga dalam rangka pemulihan dampak Covid-19,” pungkas dia.(Ririn Fad )