Bupati Maryoto Hadiri Penganugerahan WTP yang ke-4 kalinya Secara Beruntun
Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., bersama dengan Kepala DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S. Sos dan Perwakilan dari BPK Jatim, Karyadi
TULUNGAGUNG (OPTIMIS) – Pemkab Tulungagung kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-4 kalinya secara berturut-turut. Selain itu Kabupaten Tulungagung juga meraih predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung TA 2022 lalu.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi pada hari Kamis, 25/05/2023 yang bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur. Dalam acara tersebut juga nampak hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan tampak Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S, Sos.
Dalam laporannya, Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., menjelaskan opini WTP sebagai tanda bahwa Pemkab Tulungagung sudah dianggap baik dalam memberikan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Pada proses penilaiannya, BPK sudah melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari pendahuluan, pendalaman, lalu dilakukan evalusasi sehingga diputuskan Pemkab Tulungagung mendapatkan opini WTP.
“Kita telah dievaluasi terkait pelaksanaan APBD tahun 2022 sampai tuntas. Akhirnya diputuskan bahwa kita (Pemkab Tulungagung) mendapatkan predikat WTP,” jelasnya.
Untuk mendapatkan predikat tersebut, pemkab harus memenuhi semua hal yang dipersyaratkan dengan baik. Khususnya mengenai pembukuan, administrasi, maupun pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Dengan kerja keras tersebut, Pemkab Tulungagung juga meraih persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 93,28 persen.
Dia mengaku, WTP yang diperoleh tidak lepas dari peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah bekerja secara maksimal dalam menyusun dan melaporkan keuangannya. Pihaknya juga meminta agar setiap pemimpin OPD terus memeriksa dan mengawasi secara ketat pembukuan administrasi dari bendahara, pejabat pembuat komitmen (PPK), sampai hasil fisik di lapangan.
Dengan pengawasan yang ketat, laporan keuangan yang disusun bisa menghasilkan laporan yang baik sesuai fakta dan realita di lapangan sebelum nantinya dilaporkan ke BPK RI.
Menurut dia, dengan diraihnya predikat WTP kali keempat ini bukan untuk ajang berpuas diri, melainkan menjadi alat kontrol atas kinerja masing-masing. “Predikat WTP kali keempat secara berturut-turut yang diperoleh harus dipertahankan untuk tahun-tahun setelahnya. Prestasi ini harus tetap dipertahankan, utamanya bagi masing-masing OPD dalam menyusun laporan keuangan,” tandasnya.
