BLITAR(OPTIMIS) – Sejak awal dibentuk, keberadaan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Puncaknya, akhir-akhir ini, tim besutan Bupati itu babak belur dihantam kabar buruk, yang berujung dengan masifnya seruan hak angket.

Sejak dulu sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Blitar sudah berkali-kali meminta Bupati membubarkan tim tersebut. Namun sayangnya, Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini tak bergeming dan tetap mempertahankan TP2ID sampai sekarang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib mengungkap bahwa sebelumnya Pemkab Blitar pernah menganggarkan Rp 200 Juta untuk TP2ID, setelah perubahan APBD atau PAK, namun ditolak pihak legislatif.

“Kalau gak salah tahun sebelumnya, pernah minta anggaran Rp 200 juta, setelah PAK. Itu langsung kami tolak, soalnya peruntukkannya tidak jelas digunakan untuk apa. Sejak awal juga fraksi kami juga sudah gak setuju ada TP2ID ini, tapi Bupati tetap bersikukuh,” kata Mujib saat ditemui di ruangannya, Senin (16/10/2023).

Setelah melihat pemberitaan media akhir-akhir ini, Mujib secara pribadi menegaskan akan berjuang untuk menolak seluruh anggaran TP2ID untuk 2024. Dirinya menilai keberadaan TP2ID di Kabupaten Blitar lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat. Isinya dalam diusulkan untuk ditolak. Hal ini karena dikaji TP2ID hanya jadi sumber kisruh di kalangan OPD Pemkab Blitar

“Saya dengar kabarnya, sampai intervensi ke OPD, itu gak boleh. Selama ini kami tolak adanya TP2ID karena takutnya seperti ini, malah banyak mudharat timbang manfaatnya. Saya pribadi nanti akan tolak semua anggaran untuk TP2ID di 2024,” tegas Mujib.

“Kami di dewan itu gak diam mas, sejak awal sudah kami tolak, itu memboroskan anggaran dan kami takutkan lebih banyak mudharatnya. Tapi dari dulu Bupatinya gak bergeming sama sekali,” sambungnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir, TP2ID diterpa berbagai kabar miring. Hal itu berawal dari salah satu kepala OPD mengaku diintervensi oleh tim besutan bupati tersebut.

Isu itu pun terus berkembang, hingga sejumlah pejabat OPD lain memberikan pengakuan serupa. Kemudian, ada pula kabar dugaan nepotisme, lantaran ada sosok saudara kandung Bupati yang menjabat sebagai penanggung jawab TP2ID.

Bahkan ada pula yang menyebut TP2ID adalah sarang oligarki yang memegang kendali pemerintahan Kabupaten Blitar. Diantaranya adanya dugaan TP2ID mengatur segala bentuk mutasi, anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, kepada Memorandum, Ketua TP2ID Kabupaten Blitar, Sigit Purnomo Hadi telah mengatakan bahwa pihaknya tak pernah memanggil dan menginstruksikan OPD, karena TP2ID tak punya wewenang tersebut. Sekaligus dirinya juga menepis kabar bahwa TP2ID memboroskan anggaran.

“Gaji kami hanya Rp 750 ribu dan untuk ketua Rp 1 juta per bulan, tanpa fasilitas apapun, itu pun tidak diambil. Kami hanya menjalankan dawuh dari guru-guru kami,” jelas Sigit.

Reporter : Muklas