Lanjutnya, sebagai penyedia jasa kontruksi punya kontribusi melakukan pengawasan, contohnya nya ada beberapa pekerjaan yang papan namanya tidak tercantum ternyata itu terintegrasi.

“Pada dasarnya kami menuntut Keadilan walaupun tidak harus sama, fungsi pembinaan harus tetap dilakukan, dan yang jadi permasalahannya adalah, pembinaan jasa konstruksi tidak dijalankan secara maksimal. Pekerjaan yang terbagi menjadi 3 e processing itu negosiasi harga ada mini kompetisi, material processing, dan negosiasi harga itu merupakan fungsi pembinaan jasa kontruksi.” Jelasnya.

Masruchi menerangkan bahwa konsep dari otonomi daerah adalah partisipatif development. Dimana Pemkab menginisiasikan perencanaan penganggaran, lalu disetujui oleh dewan, kemudian diawasi oleh masyarakat(civil society).

“kami yang juga bagian dari civil soviety yang masuk dalam private sector mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Di sini, kami merasa tidak dilibatkan dalam pengawasannya, bahkan tidak diberikan akses ke sana, padahal kami punya tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik,” tegas Masruchi.

Lanjutnya, bahwa selama ini banyak proyek Pemkab yang tidak menggunakan papan nama proyek. Menurut Thoat, hal ini penting dicantumkan, agar masyarakat tau siapa yang mengerjakan,sumber dana dari mana ĵumlah anggaran dan besaran volume pekerjaan berapa ,sehingga bisa ikut mengawasi proyek tersebut.

“Yang terjadi adalah masyarakat sebagai penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana. Inilah pentingnya akses keterbukaan informasi, kami sebagai asosiasi pun tidak tahu, berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah memperoleh penkerjaan, dan berapa yang belum,” jelasnya.

Selama ini sebagai Ketua, Kami tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek. Dia menilai seharusnya ada fungsi pembinaan jasa konstruksi yang proporsional.

“Berbicara institusi, saya sebagai Ketua Gapensi dan penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono. Saat dikonfirmasi di lokasi Hearing mengatakan, segala masukkan yang disampaikan dalam hearing, merupakan hal baik untuk membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik.

“Ini suatu masukkan yang ke depan, insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut, untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” ungkap Dicky.

Terkait isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menjawab semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun mengatakan, sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Kendati begitu, dirinya tetap mengakomodir segala masukkan yang ada.

“Saya sudah sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukkan, lebih banyak lagi lah yang bisa berpartisipasi. Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tambahnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menerangkan, persoalan intinya adalah minimnya sosialisasi, sehingga anggota Gapensi sulit berpartisipasi dalan setiap proyek Pemkab. Dia menjelaskan, beberapa anggota Gapensi sudah berpartisipasi, namun BPC Gapensi Kabupaten Blitar sebagai organisasi belum dilibatkan.

“Kurangnya sosialisasi seperti disebutkan Tadi anggota Gapensi juga menyebutkan, sebagian juga sudah ikut bekerja. Tapi Gapensi-nya sebagai sebuah organisasi yang belum dilibatkan. Mengenai E-katalog, ini kan aturan baru, jadi memang harus digencarkan sosialisasinya,” pungkas Sugianto.

Reporter : (Dwn/Muklas)