Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Blitar Fredy Hermawan mengatakan, pelaksanaan program RT Keren memang sengaja diundur agar tidak dianggap politis, atau program ini dijadikan sebagai bahan kampanye partai tertentu pada Pemilu kemarin.

Setelah Pemilu rampung, pihaknya langsung memulai pelaksanaan program RT Keren. Seperti, penyusunan perencanaan dan kontrak tenaga pendamping.

“Jadi diselesaikan dulu tahun politik, penyelenggaraan Pemilu nya, supaya kita juga tidak terefek. Bulan Maret ini sudah dimulai,” kata dia, Jum’at (15/03/2024).

Dijelaskan Fredy, total alokasi anggaran yang disiapkan Pemkot Blitar untuk program RT Keren di tahun 2024 senilai Rp32,8 M dan diperuntukkan bagi 656 RT, dan masing-masing RT menerima anggaran senilai Rp.50 juta. Nantinya, dari total anggaran itu sebesar  70 persen untuk proyek fisik dan 30 persennya nonfisik.

“Masing masing RT menerima anggaran Rp50 juta, 70 persen untuk proyek fisik dan 30 persennya untuk non fisik,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, meskipun pelaksanaannya mundur, pihaknya menargetkan serapannya bisa tercapai 100 persen pada bulan September dan maksimal November 2024. Guna mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran, Pemkot memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Nantinya, serapan anggaran juga harus melalui surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi materai dan diawasi tenaga pendamping.

Reporter : (Kmf/Muklas)